Soal Kelangkaan Pupuk di Bulukumba, Ini Klarifikasi Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

BULUKUMBA, INFOTANEWS.COM – Maraknya informasi yang beredar terkait kelangkaan pupuk yang berada di wilayah bumi panrita lopi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bulukumba menjelaskan hal tersebut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bulukumba Emil Yusri menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani pada sektor pertanian yang diatur dalam surat keputusan Memperindag No 70/MPP/Kep/2/2003. Yang menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.

Lebih jauh Emil Yusri mengungkapkan bahwa pemberian kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26% jika dibandingkan pada tahun 2019 lalu yang.

“Tahun 2019 kuota pupuk subsidi secara total sebanyak 20.252 ton sementara pada tahun 2020 ini sebanyak 15.320 ton. Penurunan kuota pupuk subsidi ini bukan hanya terjadi di wilayah Bulukumba namun terjadi hampir disemua daerah,” lanjutnya.

Alokasi pupuk untuk daerah diberikan sesuai dengan e-RDKK yang diajukan.
Sementara e-RDKK pupuk bersubsidi untuk tahun 2020 yang terimput pada server Kementerian pertanian mengalami peningkatan luas tanam dari 65.337.39 ha pada tahun 2019 menjadi 78.060.55 ha di tahun 2020 sehingga berpengaruh pada kebutuhan pupuk bersubsidi.

“Jumlah kebutuhan pupuk pada tahun 2019 total sebanyak 44.850 ton (urea 13.289,5 ton, Sp36 5.315,5 Ton, ZA 3.074 Ton, NPK 9.861,2 Ton, dan organik 13.310.4 Ton) sementara tahun 2020 meningkat dengan total sebanyak 52.884 ton (Urea 16.330 Ton, SP36 6.483 ton, NPK 11.763 Ton, ZA 4.130 ton dan organik 14.178 ton.

Hal ini jika dibandingkan dengan sasaran luas tanam tahun 2020 kebutuhan pupuk ditingkat petani secara total sebanyak 52.884 ton sementara kuota pupuk bersubsidi yang diberikan hanya sebanyak 15.320 ton.

“Kuota 15.320 ton inilah yang akan dibagi 10 Kecamatan di Bulukumba sesuai perhitungan secara persentase berdasarkan e-RDKK yang telah dilakukan petani,” jelasnya

Adapun rincian sebagai berikut :
a. Kecamatan Ujung Bulu : 138 ton
b. Kecamatan Ujung Loe : 2.077 ton
c. Kecamatan Gantarang : 4.143 ton
d. Kecamatan Kindang : 934 ton
e. Kecamatan Rilau Ale : 1.535 ton
f. Kecamatan Bulukumpa : 2.704 ton
g. Kecamatan Herlang : 960 ton
h. Kecamatan Kajang : 1.411 ton
i. Kecamatan Bonto Tiro : 1.043 ton
j. Kecamatan Bonto Bahari : 375 ton.
Jumlah : 15.320 ton

Lebih lanjut Emil Yusri menjelaskan dalam penyaluran pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani pemerintah menjalankan beberapa strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal, dan untuk menutupi kekurangan atas pupuk subsidi pemerintah mewajibkan distributor untuk menyediakan stok pupuk nonsubsidi”Harapnya

Dan untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam ini dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersama OPD terkait meningkatkan system monitoring distribusi pupuk.

Salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bulukumba dalam mendorong pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di masa datang adalah penguatan kelembagaan tani melalui penggunaan Kartu tani.

“Data NIK dalam server e-RDKK pada server kementerian pertanian sebanyak 40.047 petani, sementara Kartu Tani yang baru tercetak sebanyak 17.052 petani atau masih terdapat kekurangan sebanyak 22.995 petani,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi ditingkat petani Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah mengeluarkan surat tanggal 22 Juni 2020 perihal Himbauan Penggunaan Pupuk,
yang ditujukan pada penyuluh dan Koordinator BPP yang pada intinya disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan dan mengarahkan para petani untuk sementara waktu memanfaatkan penggunaan pupuk nonsubsidi sambil menunggu proses Realokasi Pupuk dari Pemerintah Propinsi.
2. Mengarahkan para petani untuk memaksimalkan penggunaan pupuk nonsubsidi dengan terlebih dahulu melakukan fasilitasi analisis manfaat dan pembiayaannya.
3. Memaksimalkan penggunaan pupuk organic pada padat/kompos dan pupuk organic cair yang beredar dipasaran seperti POMI, Lampoko Biourine, Biota Plus dan POC lainnya yang selama ini telah digunakan oleh para petani. (*)

Editor : Redaksi

Leave a Reply