BULUKUMBA, INFOTANEWS.COM – Pasca Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Seppang masih disegel warga setempat, DPRD selaku wakil rakyat angkat bicara soal penyegelan sarana kesehatan itu.
Ketua DPRD Bulukumba H.Andi Hamzah Pangki mengaku sangat menyayangkan Poskesdes Seppang disegel oleh warga. Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah kabupaten agar jangan tinggal diam dan segera mencarikan solusi.
“Atas nama pribadi dan atas nama wakil rakyat sangat perihatin melihat kondisi Poskesdes Seppang yang jelas-jelas adalah tempat sarana umum kesehatan bagi masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten untuk segera bertindak,” kata Hamzah Pangki kepada INFOTANEWS.COM, Sabtu (4/8/2018).
Ketua Golkar Bulukumba ini mendesak pemerintah untuk mencari surat-surat atau dokumen kepemilikan lahan yang lama, jangan sampai tercecer atau ada yang simpan.
“Biasanya hampir seluruh bangunan pemerintah pasti ada surat-suratnya dan tidak asal membangun, baik berupa hibah dari seseorang atau ada pembayaran ganti rugi. Cuma barangkali yang simpan itu bisa saja meninggal atau hilang, karena tidak mungkin bangunan itu berdiri tanpa ada tanda atau semacam surat-surat,” jelasnya.
Olehnya itu, DPRD mendorong agar Pemkab mencari dulu arsipnya dibagian aset atau bagian pertanahan atau dikte desa atau kantor camat.
“Setelah itu tentu kita akan carikan solusi yang terbaik untuk pengadaan Poskesdes atau pengadaan lahannya, karena Poskesdes merupakan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Saat ini petugas Poskesdes Seppang tetap melayani warga, meski pelayanannya dilakukan di rumah penduduk setempat dan dianggap tidak layak dalam melakukan tindakan kesehatan kepada pasien.
“Kita harapkan pemerintah lakukan pendekatan kepada pemilik lahan yang mengaku mengklaim, supaya bisa membuka sambil dilakukan negosiasi untuk membuka Poskesdes tersebut, selanjutnya mempercepat mencari tempat atau lahan untuk membangun Pustu atau Poskesdes,” imbuhnya. (*)
Editor : Redaksi
